Diduga Sumsel Darurat Sindikat TKI, Kini Laporan Sedang Proses Kemen Sekretariat Negara RI

Jakarta

Adanya dugaan kasus Jaringan Sindikat TKI ilegal ke Malaysia yang berulang kali terjadi di Sumatera Selatan bahkan diduga Skala Nasional membuat Aktivis, Jurnalis PWI Mantan Caleg PAN 2024 Ali Akbar Saukani yang mana berkolaborasi dengan Aktivis yang juga selaku pendiri Kantor Hukum Johan dan Rekans ADV Johan MH dalam pembongkaran dan Investigasi nya membuat “Geram” pihak mereka selaku warga masyarakat yang mencintai Provinsi Sumsel dan NKRI.

Bahkan laporan gabungan Warga Sumsel dalam peduli Pemberantasan dugaan jaringan sindikat TKI Ilegal, dugaan TKI Ilegal menyambi sebagai perekrut kini menembus Kementerian Sekretariat Negara RI dan sedang dalam proses. Laporan tersebut berlegalitas hukum Kantor Hukum Johan dan Rekans ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan di CC kan pula keberbagai pihak berkompeten hingga ke Presiden RI Prabowo Subianto.

“Ya sekitar dua Minggu lalu pihak kita telah melaporkan secara resmi dengan surat terigistrasi Kantor Hukum Johan dan Rekans terkait dugaan jaringan sindikat TKI ilegal ke Malaysia di Sumsel dan Nasional yang dimaksud tertuju keberbagai pihak selain Direktorat Jenderal Imigrasi, dan saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara RI,” tegas Ali Akbar Saukani

Dikatakan Ali, bahwa seluruh bukti bukti baik screenshot hingga video telah dikirimkan ke berbagai pihak yang menerima, dimulai dari terduga TKI Ilegal yang bukan hanya melakukan dugaan tindak pidana UU Imigrasi 5 tahun penjara denda Rp 500 Juta terhadap terduga dua wanita dan diduga ada satu pria orang terdekat mereka pula.

“Juga mereka para terduga TKI Ilegal berulang kali terjadi ini adalah diduga terduga Nyambi terduga perekrut keluarga yang bisa pula dikenakan dugaan tindak pidana TPPO, juga terduga perekrut masyarakat hal itu mengacu pada dugaan bukti bukti yang ada,” beber Ali Akbar Saukani, Senin, 15/06/2026

Sementara itu, ADV Johan MH mengatakan laporan yang dikirimkan memiliki nomor registrasi resmi kantor hukum Johan dan Rekans yang mana berbagai pihak instansi terkait yang telah menerima laporan tersebut wajib menindaklanjuti.

” Ini dugaan tindak pidana TPPO yang luar biasa berulang kali terjadi dan terus memakan korban dugaan TPPO, sesungguhnya siapapun masyarakat bisa melaporkan guna ditindaklanjuti pihak pihak terkait. Yang mana laporan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di CC kan ke Presiden RI, KBRI di KL, KJRI KL, KP2MI, serta berbagai pihak lainnya hingga ke Luar Negeri,” tegas Advocat Johan SH MH yang mana dikenal pula sebagai Aktivis.

Ali Akbar Saukani bersama Rekans dan ADV Johan MH tidak akan tinggal diam dalam laporan resmi yang telah disampaikan menunggu Action pihak pihak petugas yang telah menerima laporan resmi tersebut, bahkan baru baru ini disampaikan ke Anggota DPR RI Prana Putra Sohe guna meminta dibawa ke banggar DPR RI terkait laporan tersebut.

“Deportasikan dan Tangkap terduga dua wanita asal Kecamatan Kertapati Palembang itu dan terduga satu pria bersama mereka di Kisaran KL, minta tunjukkan lokasi lokasi dugaan Penampungan TKI ilegal selama ini baik di Sumsel dan Indonesia, serta penampungan di Malaysia dan para terduga utama nya pun sudah diberikan bukti buktinya baik terduga oknum Ejen di 2024 berawal dari sana pembongkaran dugaan kasus ini hingga 2025 2026 kian berlanjut karena terus berkembang biak dengan terduga utama nya berbeda. Atas nama Hukum di NKRI berkolaborasi lah pihak pihak terkait dalam menuntaskan laporan dugaan kasus jaringan sindikat ini. Mereka yang menerima laporan resmi legalitas kantor hukum Johan dan Rekans wajib bertanggung jawab apa yang telah ditindaklanjuti para petugas terkait hal ini kedepannya,” tegas ADV Johan SH MH. (*)