LUBUKLINGGAU, rakyatsumsel.co.id – Polemik pembangunan Merdeka Juara Food Court di Alun-Alun Kota Lubuklinggau terus bergulir. Menyikapi pemberitaan terkait proyek tersebut, Ketua Umum Gerakan Pemuda Kawal Rakyat (GPKR), Juzama Hendra, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele dan menuntut transparansi total dari pihak terkait.
Isu ini semakin memanas setelah muncul dugaan intimidasi dan pembatalan aksi dari Aliansi MLM. Terlebih, adanya pernyataan dari Hidayat yang mempertanyakan kemungkinan ketidakberesan dalam proses pengawalan aksi tersebut.
“Seluruh dugaan tersebut harus diuji secara objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti,” ujar Juzama Hendra dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Soroti Anggaran Dua Tahap Senilai Rp2,4 Miliar
Berdasarkan data anggaran yang dihimpun GPKR, total dana yang dikucurkan untuk proyek di Alun-Alun Kota Lubuklinggau ini hampir menyentuh angka Rp2,4 miliar yang dibagi dalam dua tahap:
Pembangunan Tahap I: Bersumber dari APBD Perubahan 2025 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2.000.000.000,00 dan pagu tercatat Rp1.999.888.676,91.
Pembangunan Tahap II: Bersumber dari tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp399.446.000 dan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Menurut Juzama, angka yang fantastis ini memerlukan penjelasan yang terang benderang kepada publik. Pemerintah kota wajib menjelaskan keterkaitan antara kedua tahap pekerjaan, rincian kontrak tahap I, spesifikasi teknis, progres fisik di lapangan, hingga realisasi keuangannya.
Tanggapi Tuntutan Aliansi MLM dan Desakan Pemeriksaan
Mengenai tuntutan Aliansi MLM yang mendesak pembongkaran food court serta pencopotan Kepala Dinas dan Kabid PUPR Lubuklinggau, GPKR menilai semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah namun tetap bersikap kritis.
“Adanya dugaan pemborosan anggaran maupun dugaan kolusi yang disampaikan dalam pemberitaan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta yang terbukti, tetapi juga tidak boleh diabaikan tanpa pemeriksaan,” tegas Juzama.
Ia menyayangkan apabila pihak terkait benar-benar belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diturunkan. Menurutnya, publik patut meminta kejelasan agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Tuntutan GPKR kepada Pemkot Lubuklinggau
Secara kelembagaan, GPKR melayangkan tuntutan tegas demi menjaga uang rakyat:
1. Mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Dinas PUPR untuk membuka seluruh informasi perencanaan, proses pengadaan, dokumen kontrak, perubahan pekerjaan (jika ada), serta progres fisik dan keuangan proyek.
2. Meminta Inspektorat dan Instansi Pemeriksa yang berwenang untuk segera melakukan penelaahan dan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendorong Penegakan Hukum atas dugaan intimidasi terhadap massa aksi agar ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang sah.
“Jangan sampai ruang publik dibangun menggunakan uang rakyat, tetapi pertanyaan rakyat justru tidak memperoleh jawaban. Anggaran publik wajib transparan, dugaan penyimpangan wajib diperiksa, dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dihormati,” tambahnya.
GPKR menyatakan berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini secara kritis, konstitusional, dan berbasis data hingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang layak dan transparan. (Reporter : Johan MH)
