Rentetan Jaringan Sindikat TPPO di Sumsel dan Nasional serta Internasional. Salah satu terduga bagian penyelundupan korban TPPO melalui jalur Kapal Angkut ke Malaysia. Tampak Ketua Komunitas Jurnalis Silampari sedikitpun tidak gentar dengan memelototi para terduga jaringan sindikat Mafia TPPO tersebut. Reporter : Johan SH MH

Jakarta–rakyatsumsel.co.id- Sikap pasif dan dugaan bungkamnya sejumlah instansi garda terdepan dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menuai sorotan tajam. Instansi besar seperti DIT TIPPID Bareskrim Mabes Polri, BP3MI Sumsel, KP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi (termasuk Imigrasi Kediri dan Imigrasi Tangerang), hingga KBRI Malaysia dituding kian membisu seribu bahasa di tengah maraknya korban penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Kendati aparat penegak hukum dan instansi terkait diduga menutup mata, hal ini tidak menyiutkan nyali Ali Akbar Saukani. Aktivis kawakan yang juga menjabat sebagai Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), salah satu pendiri PWI Lubuklinggau, sekaligus Pengurus PWI Musi Rawas dan Mantan Caleg 2024 ini justru kian menyala. Demi keamanan dan keselamatan masyarakat Sumatra Selatan, Ali secara terang-terangan bertaruh nyawa menghadapi kelompok dugaan jaringan sindikat mafia TPPO internasional asal Musi Rawas.

Konfrontasi Sengit via Video Call, Kru Sindikat Menantang

Keberanian Ali Akbar Saukani terbukti saat dirinya berhadapan langsung dengan kaki tangan sindikat yang bertugas membawa korban melalui jalur laut menggunakan kapal angkut “jalur belakang”. Dalam sebuah panggilan video (Video Call) ke nomor WhatsApp Malaysia milik oknum utama, pelaku utama sengaja menyembunyikan wajahnya. Hanya para kru kepercayaan kapal penyelundup yang memunculkan diri dan melontarkan tantangan keras.

Ali dengan mata melotot dan nada geram langsung melabrak para pelaku. “Kalian wajib bertanggung jawab atas tindakan kalian yang melanggar hukum! Kalian semua wajib jadi buronan di NKRI dan di Malaysia!” tegas Ali sambil menunjuk ke arah layar telepon.

Teror dari pihak sindikat tidak berhenti di situ. Melalui pesan WhatsApp, mereka sempat mengirimkan pesan makian kasar, “Angkat Anj*ng”, yang langsung direspons gertakan balik oleh Ali bahwa mereka kini menjadi incaran utama petugas hukum Indonesia dan Imigresen Malaysia. Ali mengaku sudah terbiasa diancam, diintimidasi, hingga diteror. Bahkan, sebelum insiden ini, salah satu oknum utama sempat mengancam akan membawa masa dari “Tangerang” ke rumah pribadinya jika terus mengusut kasus ini.

Modus Terstruktur: Dari Rekrutmen Lokal hingga Jalur Tikus dan Paspor Wisata

Menurut Ali, jaringan mafiosi TPPO ini bekerja secara sangat terstruktur dan sistematis. Pola pergerakannya dimulai dari perekrutan masyarakat di tingkat lokal oleh orang-orang terdekat pelaku di Sumsel. Setelah terkumpul, para korban ditampung di tempat penampungan khusus yang ada di Sumsel dan tingkat nasional.

Selanjutnya, sindikat ini bekerja sama dengan para Tekong kapal laut untuk menyelundupkan korban melalui jalur tikus. Setibanya di Malaysia, agen penampung lain sudah bersiap menyambut mereka. Selain jalur belakang, terindikasi kuat adanya modus jalur depan, di mana para korban diberangkatkan secara ilegal dengan memanipulasi dokumen menggunakan Paspor Pariwisata.

Pertanyakan Kinerja Aparat, Desak Ombudsman dan DPR RI Turun Tangan

Ali menyayangkan sikap para pejabat publik yang digaji besar oleh uang rakyat namun seolah tidak berdaya menghadapi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini. Segala bukti manifes kejahatan mulai dari rekaman percakapan, nomor kontak WhatsApp pelaku, foto-foto, hingga pengakuan pelaku mengenai jalur penyelundupan dan pemulangan korban telah didokumentasikan dengan lengkap guna proses hukum.

“Saya yang hanya masyarakat biasa berani bertaruh nyawa demi membongkar dugaan TPPO ini. Mengapa mereka, para pejabat garda terdepan yang dibayar rakyat, justru diduga membisu setelah menerima laporan dan bukti yang sangat lengkap? Ada apa ini? Kenapa dengan garda terdepan kita?” tukas Ali penuh tanda tanya.

Mengingat laporan kasus ini sudah berlarut-larut dan korban terus berjatuhan, Ali Akbar Saukani meminta dengan tegas agar Ombudsman RI dan DPR RI segera turun tangan melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas oknum-oknum instansi yang sengaja melakukan pembiaran. Rakyat membutuhkan bukti nyata pemberantasan mafia kemanusiaan, bukan keheningan di tengah menjamurnya korban TPPO.

(Reporter: Johan SH, MH)