Palembang – rakyatsumsel.co.id,- Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kekuatan Pembaruan (GPKP) menyampaikan aspirasi di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BNNP Sumsel) pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kedatangan massa bertujuan meminta kejelasan dan mendorong penyelidikan atas kematian dua orang warga di Kabupaten Musi Rawas.

Dalam pertemuan tersebut, sempat terjadi perbedaan pandangan antara perwakilan massa dan utusan BNNP Sumsel terkait prosedur pembuktian awal. Perwakilan BNNP Sumsel mempertanyakan bukti konkret terkait dugaan penyalahgunaan zat terlarang yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

GPKP menyatakan bahwa proses klarifikasi dan koordinasi antara institusi negara dan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang kondusif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Aksi ini digelar menyusul adanya laporan mengenai dua warga yang meninggal dunia di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas. Peristiwa tersebut diketahui terjadi dalam sebuah acara keramaian yang dihadiri ratusan orang dan menghadirkan hiburan musik dari Jakarta.

Dua korban meninggal dilaporkan terdiri dari seorang laki-laki asal Lubuklinggau dan seorang perempuan asal Musi Rawas. Muncul dugaan awal bahwa kematian tersebut berkaitan dengan konsumsi zat tertentu, namun kepastian mengenai penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi serta penyelidikan dari pihak kepolisian dan instansi terkait.

GPKP menyatakan tidak bermaksud menuduh pihak penyelenggara, melainkan meminta pengusutan fakta secara menyeluruh jika ditemukan indikasi tindak pidana narkotika.

Satria S., Koordinator Lapangan GPKP, menjelaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perhatian pemuda terhadap keselamatan publik. Menurutnya, pertanyaan mengenai bukti dari pihak BNNP Sumsel seharusnya disampaikan secara administratif disertai penjelasan mengenai mekanisme pelaporan resmi, bukan dengan cara yang memicu ketegangan.

Juzama Hendra, Koordinator Aksi, menambahkan bahwa GPKP datang untuk mencari kejelasan informasi. Ia berharap BNNP Sumsel memberikan arahan mengenai langkah hukum atau jalur formal yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Neka Pratama, Koordinator Anggota, menekankan pentingnya transparansi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan keadilan bagi pihak keluarga yang berduka. Ia menyebutkan bahwa kejelasan fakta harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medis, keterangan saksi, dan barang bukti yang sah agar tidak menimbulkan spekulasi.

Rafi Setiawan, Koordinator Logistik, menyampaikan bahwa massa aksi berkomitmen menjaga ketertiban selama penyampaian pendapat. Ia berharap komitmen tersebut juga diimbangi dengan penerimaan yang profesional dari instansi terkait agar dialog menghasilkan penyelesaian yang jelas.

Melalui aksi ini, GPKP meminta BNNP Sumsel dan Polda Sumsel untuk mendalami informasi terkait peristiwa tersebut, memastikan penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan medis, dan menyelidiki dugaan peredaran narkotika. Mereka juga meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang memiliki informasi relevan secara objektif tanpa memandang status sosial atau latar belakang.

GPKP menyatakan bahwa verifikasi bukti adalah hal yang sah dalam penegakan hukum.

Namun, mereka berharap institusi publik dapat merespons laporan masyarakat dengan memberikan panduan hukum yang solutif. Massa menyatakan akan terus memantau penanganan perkara ini melalui jalur-jalur resmi hingga diperoleh kejelasan yang akuntabel. (Halik Nasri, S.H)