“Kecam” Pernyataan Gubernur Soal Dana Banpres Karhutla Rp100 Miliar Diduga ‘Dikunci’ Hanya 4 Daerah, Ketua Pemuda Kawal Rakyat sekaligus Koordinator Investigasi Komunitas Jurnalis Silampari (Musi Rawas, Lubuklinggau, Muratara) Muhammad Jazumma Hendra, S.H Angkat Bicara..!! Klik rakyatsumsel.co.id / Pewarta : Johan Edi Nepri MH, Halik Nasri, S.H, Ahmad Padri, S.Sos, Diki Anggara, SE.

PALEMBANG, rakyatsumsel.co.id – Ketua Umum Gerakan Pemuda Kawal Rakyat (GPKR) sekaligus Koordinator Investigasi Komunitas Jurnalis Silampari (Musi Rawas Lubuklinggau Muratara) Muhammad Juzamma Hendra, S.H., menyayangkan dan mengecam keras pernyataan Gubernur Sumatra Selatan, H. Herman Deru.

Kecaman tersebut mencuat setelah Gubernur memberikan tanggapan kepada massa aksi mahasiswa terkait penggunaan bantuan presiden (banpres) senilai Rp100 miIiar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan alokasi anggaran tersebut diduga sengaja dikunci hanya untuk empat daerah prioritas, sehingga mengabaikan belasan wilayah terdampak lainnya.

Menurut Juzamma Hendra, bencana karhutla bukan sekadar urusan berkas di atas meja administrasi, melainkan sebuah bencana kemanusiaan yang dampaknya kini sudah mencekik seluruh warga Sumatra Selatan. Udara beracun yang dihasilkan dari kebakaran lahan telah memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selain itu, pekatnya kabut asap juga mematikan jarak pandang di berbagai kabupaten dan kota.

“Kedatangan Presiden membawa bantuan kucuran dana Rp100 miIiar. Namun, sungguh ironis ketika dalam aksi demonstrasi tersebut Bapak Gubernur secara terbuka menyatakan bahwa anggaran miliaran tersebut dikunci hanya untuk 4 daerah,” ujar Hendra dengan nada kecewa.

Empat daerah yang dimaksud meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), dan Ogan Komering Ilir (OKI). Gubernur berdalih bahwa pengalokasian dan penentuan wilayah tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh pusat. Pemprov Sumsel mengaku tidak boleh berimprovisasi dalam pembelanjaannya, dan saat ini anggaran tersebut masih dalam prosedur pengadaan barang dan pelelangan.

Pernyataan Gubernur ini pun langsung memantik dugaan miring dan pertanyaan besar dari pihak GPKR.

Hendra mempertanyakan bagaimana dengan nasib belasan kabupaten dan kota lainnya di Sumsel yang tidak mendapatkan alokasi mandiri namun turut dikepung asap pekat.

“Pertanyaan mendasar kami, bagaimana dengan nasib belasan kabupaten dan kota lainnya di Sumsel? Apakah warga di luar 4 daerah itu dianggap kebal terhadap racun asap?” cecar Hendra.

Ia menilai pihak pemerintah justru memelihara birokrasi dan alasan formalitas di saat kondisi sedang darurat. Pemerintah daerah seharusnya bergerak cepat tanpa terjebak dalam sekat-sekat administratif yang dinilai lambat.

“Api dan asap membakar paru-paru warga hari ini, bukan menunggu proses lelang selesai minggu depan!” pungkas Hendra dengan tegas.

Di sisi lain, melansir data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, dana Banpres Rp100 miIiar tersebut secara administrasi dibagi ke dalam 5 pos utama dengan perincian Pemerintah Provinsi Sumsel (Satgas Provinsi) sebesar Rp30 Miliar sebagai dana operasional pendukung untuk wilayah kabupaten/kota lain.

Kemudian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 Miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Rp20 Miliar, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Rp15 Miliar, dan Kabupaten Banyuasin Rp15 Miliar.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana, menegaskan bahwa belanja anggaran ini wajib bersandar penuh pada Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri demi menjaga asas akuntabilitas dan transparansi keuangan negara,” M Jazumma Hendra, S.H

(Reporter: Johan Edi Nepri MH, Halik Nasri, S.H, Ahmad Padri, S.Sos, Diki Anggara, SE.)