
Jakarta-rakyatsumsel.co.id – Tabir gelap jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan TKI Ilegal berskala regional Sumatra Selatan (Sumsel) hingga tingkat Nasional kian terbuka lebar. Komunitas Jurnalis Silampari (KJS) kini membongkar dan memfokuskan investigasi pada keterlibatan seorang wanita berinisial E, yang diduga kuat menjadi oknum aktor intelektual utama dalam merekrut para korban untuk dikirim secara ilegal ke Malaysia.
Ketua KJS, Ali Akbar Saukani, menegaskan bahwa kasus mafia kakap ini sebenarnya sudah mulai dibongkar dan ditelusuri sejak awal 2024 lalu.
Namun ironisnya, pergerakan sindikat yang dikendalikan oleh wanita berinisial E ini tetap berjalan mulus dengan menggunakan modus operandi yang sangat rapi dan licik. Dalam menjalankan aksinya, wanita berinisial E diduga sengaja memanfaatkan lingkaran setan dengan modus suruh TKI ilegal rekrut keluarga dan warga sekitar.
Jaringan ini digerakkan oleh terduga TKI ilegal terduga perekrut TKI ilegal diantaranya dua wanita dahulu nya asal Musi Rawas dirinya masih di Malaysia kini domisili Palembang satu lagi wanita Muba Sumsel saat baru saja pulang sekitar sebulan lalu ke Indonesia serta satu pria Madura di Malaysia. Para kaki tangan ini digerakkan secara terstruktur di lapangan. Dua wanita asal Sumsel di mana salah satunya berasal dari Musi Rawas yang saat ini terdeteksi masih berada di Malaysia namun berdomisili di Palembang, serta satu lagi wanita asal Musi Banyuasin (Muba) yang baru saja pulang sekitar sebulan lalu ke Indonesia bekerja sama dengan seorang pria asal Madura yang berada di Malaysia. Di dalam jaringan sindikat TPPO skala Internasional ini, yang mana terduga nyambi terduga penadah dalam jaringan sindikat TPPO skala Internasional ini pun para terduga kaki tangan mafia tppo tersebut tidak tersentuh sekali kendati sudah dilaporkan kemana mana ada apa?
Investigasi mendalam KJS sejak awal tahun 2024 juga berhasil mengunci lokus utama penampungan ilegal bentukan jaringan wanita berinisial E ini, yang tersebar di wilayah Kediri dan Tangerang. Di lokasi-lokasi tersebut, para calon korban serta kaki tangan jaringan dikumpulkan untuk proses pembuatan paspor melalui dua opsi jalur: “jalur depan” dengan memanipulasi Paspor Modus Pariwisata ke pihak imigrasi, serta “jalur belakang” secara sembunyi-sembunyi melalui jalur laut.
Ketegangan sempat mencuat saat Ketua KJS Ali melakukan konfrontasi langsung dengan melabrak kru dari jaringan sindikat bentukan wanita berinisial E tersebut melalui sambungan Video Call (VC). Alih-alih gentar, kru sindikat tersebut justru melontarkan perkataan menantang secara lantang dan berkata, “Tidak ada satu pun orang, aparat, atau instansi yang berani menyentuh jaringan internasional kami!”
Meskipun kru di garda depan sindikat bertindak arogan saat VC, Ketua KJS Ali menjelaskan bahwa bos tekong besar pembawa korbannya memilih untuk bersembunyi. Namun, pelarian kelompok ini dinilai sia-sia karena jaringan investigasi telah berhasil mengunci identitas mereka secara utuh.
“Bos tekong besar pembawa korbannya memang tidak memunculkan diri. Namun, kelompok wanita berinisial E beserta jaringannya ini tidak bisa lagi mengelak karena foto diri sang bos beserta istrinya sudah berhasil kami dapati secara jelas,”
tegas Ketua KJS Ali Akbar Saukani secara lugas kepada media, Minggu 27/09.
Tidak hanya mengantongi bukti foto pasangan suami istri yang diduga menjadi aktor intelektual tersebut, Ketua KJS Ali juga menegaskan bahwa dirinya memegang bukti otentik lain berupa rekaman suara (audio) asli dari sang bos tekong besar. Di dalam rekaman itu, terungkap kolaborasi rapi mereka dalam meloloskan warga di bawah kendali jaringan Sumsel dan nasional.
Kendati segudang bukti matang telah dikantongi sejak awal tahun 2024—mulai dari keterlibatan utama wanita berinisial E, modus operandi menyasar keluarga dekat, lokasi penampungan di Kediri dan Tangerang, hingga tantangan terbuka saat VC Ketua KJS Ali sangat mempertanyakan ada apa di balik mandeknya penegakan hukum yang berlarut-larut ini.
Hingga kini, para terduga kaki tangan mafia TPPO tersebut sama sekali tidak tersentuh hukum kendati sudah dilaporkan ke mana-mana. Laporan resmi telah dilayangkan ke tingkat Polda, bahkan kasusnya disebut-sebut telah diambil alih oleh Bareskrim Polri. Laporan serupa juga sudah ditembuskan ke BP3MI / BP2MI serta instansi garda terdepan pemberantasan dugaan TPPO lainnya. Publik pun kini bertanya-tanya, kekuatan besar apa yang membentengi sindikat ini sehingga otoritas penegak hukum terkesan bungkam seribu bahasa atas jebolnya pengawasan jalur depan dan laut tersebut sejak awal tahun 2024 hingga sekarang.
Hingga berita ini dipublikasikan, otoritas penegak hukum dan instansi terkait penanganan TPPO belum memberikan pernyataan resmi ataupun langkah taktis untuk merespons terungkapnya bukti-bukti baru serta tantangan terbuka dari jaringan sindikat lintas negara ini. (Reporter Halik Nasri S.H/Johan, MH)
