DPR RI Prana Putra Sohe. Klik : rakyatsumsel.co.id, Reporter Halik Nasri, S.H

LUBUKLINGGAU – rakyatsumsel.co.id-Petinggi Kantor Hukum JDR sekaligus Dewan Penasehat Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Advokat Johan, M.H., menegaskan bahwa demi menjaga stabilitas dan keamanan tumpah darah Sumatera Selatan, Anggota DPR RI Dapil Sumsel I, Prana Putra Sohe, harus menaruh perhatian penuh legislatif sepenuhnya pada penanganan ancaman nyata sindikat perdagangan manusia, bukan malah mengutamakan hal yang tidak urgensi seperti viralnya kasus lapas baru baru ini.

Dalam pernyataan resminya pada Jumat, 25 September 2026, Johan mempertanyakan sikap DPR Prana yang dinilai pasif terhadap laporan resmi jaringan mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat warga Sumsel.

Padahal, laporan yang memuat nasib nyata para korban tersebut sudah mengendap lebih dari dua bulan di DPR RI tanpa ada tindak lanjut pengawasan yang konkret. Menurut Johan, sangat keliru jika wakil rakyat justru lebih responsif pada hal lain yang tidak memiliki urgensi hukum mendesak.

Pernyataan dan desakan yang dilayangkan oleh Advokat Johan bersama KJS ini dinilai sangat logis dan rasional berdasarkan beberapa fakta mendasar. Secara kajian yuridis, penegasan Johan bahwa TPPO merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa adalah fakta hukum yang akurat. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan kejahatan kemainan internasional yang melibatkan penyiksaan, perbudakan modern, hingga ancaman nyawa.

Tuduhan pembiaran ini juga memiliki landasan hukum kuat yang mengacu pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 terkait hak untuk tidak diperbudak serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Konvensi Palermo atau UU No. 5 Tahun 2009. Dari skala prioritas hukum, kasus yang mengancam nyawa dan kemerdekaan manusia jelas harus jauh lebih diutamakan daripada kasus-kasus administratif atau isu viral yang sifatnya kosmetik belaka.

“Kasus TPPO berkedok TKI ilegal ini menyangkut keselamatan fisik, penyiksaan, hingga ancaman nyawa konstituen di Sumsel. Ini adalah kejahatan kemanusiaan internasional atau extraordinary crime yang tidak boleh diabaikan atau ditunda penanganannya demi hal-hal kosmetik belaka,” tegas Johan, M.H.
Hal yang paling krusial dan menjadi urgensi utama dalam kasus ini adalah munculnya pertanyaan besar mengenai adanya kejanggalan birokrasi berupa systemic silence atau kebungkaman massal antar-instansi terkait. Secara logis, mata rantai jaringan TPPO lintas negara tidak mungkin dapat berjalan mulus tanpa adanya celah di pintu-pintu birokrasi. Johan mengungkapkan, Ketua KJS Ali Akbar Saukani sebenarnya telah melayangkan laporan resmi yang disertai dengan segudang bukti valid dan akurat mengenai pergerakan sindikat ini.
Namun anehnya, hingga kini tidak ada tindakan konkret dari instansi-instansi penegak hukum dan perlindungan migran yang meliputi BP3MI Sumsel dan KP2MI selaku garda depan perlindungan pekerja migran, DIT TIPPID PPA PPO Bareskrim Mabes Polri sebagai penegak hukum utama kejahatan kemanusiaan, Kantor Imigrasi Kediri dan Kantor Imigrasi Tangerang yang notabene menjadi tempat sarang pengeluaran paspor bagi para terduga jaringan sindikat serta para korban TPPO selama ini, Direktorat Jenderal Imigrasi yang memegang otoritas penuh pengawasan lalu lintas warga di gerbang internasional, hingga KBRI Kuala Lumpur sebagai perwakilan negara di Malaysia tempat para korban bernasib pilu. Kondisi inilah yang membuat KJS selaku komunitas jurnalis dan aktivis bergerak menjalankan fungsinya untuk menyoroti pelayanan publik yang mandek tersebut.

“Laporan sudah masuk, segudang bukti-bukti kuat dari Ketua KJS sudah diserahkan. Ada apa dengan BP3MI Sumsel, KP2MI, Bareskrim Mabes Polri, Ditjen Imigrasi, Imigrasi Kediri, Imigrasi Tangerang, hingga KBRI Kuala Lumpur? Mengapa semua diduga bungkam? Ini hal yang sangat urgen dan mencurigakan pada hari ini, Jumat 25 September 2026, kami ingatkan kembali jangan malah sibuk mengurus hal yang tidak urgensi, keselamatan warga Sumsel harus berada di atas segalanya. Di sinilah DPR Prana harus hadir menggunakan fungsi pengawasannya,” cecar Johan, M.H. dengan nada tinggi.

Adapun langkah KJS mendesak Anggota DPR RI Dapil Sumsel I, Prana Putra Sohe, dinilai sebagai langkah politik dan hukum yang tepat sasaran. Berdasarkan kewajiban konstitusional, Anggota DPR memiliki fungsi pengawasan melekat terhadap kinerja mitra kerja mereka (Kepolisian, Imigrasi, Kemenlu/KBRI, BP2MI).

Dalam hal ini, Johan tidak meminta legislator melakukan eksekusi penangkapan secara langsung, melainkan mendesak Prana menggunakan legal standing-nya untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus. RDP merupakan mekanisme resmi parlemen untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban instansi terkait yang diduga bungkam. Karena para korban merupakan warga Sumatera Selatan, maka Prana selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut wajib membela hak dan keselamatan konstituennya.

Gerakan moral dan hukum ini didukung penuh dan diperkuat oleh Aktivis Senior sekaligus Ketua KJS, Ali Akbar Saukani. Tokoh pers yang juga salah satu pendiri PWI Lubuklinggau ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat laporan resmi yang sudah berjalan dua bulan diduga sengaja diendapkan.

Ali Akbar menyatakan bahwa masyarakat Sumatera Selatan tidak butuh pengawasan kosmetik yang hanya mengejar panggung popularitas. Sebagai wakil rakyat, DPR Prana didesak segera menggunakan wewenang dan legal standing-nya untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP khusus guna memanggil dan menekan seluruh instansi tersebut.

“Masyarakat tidak butuh pengawasan kosmetik pada isu yang tidak urgensi. Demi keamanan warga Sumsel, per Jumat, 25 September 2026 ini kami mendesak DPR Prana segera bergerak menggunakan wewenangnya untuk membongkar sindikat perdagangan orang ini sampai ke akar-akarnya tanpa tebang pilih!” pungkas Johan, M.H. bersama Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Ali Akbar Saukani. (Reporter: Halik Nasri, S.H)