Anggota DPR RI Prana Putra Sohe. klik rakyatsumsel.co.id/ Reporter: Johan, SH, MHLubuklinggau – rakyatsumsel.co.id-Kritik tajam terhadap skala prioritas pengawasan DPR RI ditiupkan dari wilayah Silampari. Aktivis senior sekaligus Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Ali Akbar Saukani, menyentil keras kinerja Anggota DPR RI Dapil Sumsel I, Drs. H. S.N. Prana Putra Sohe, M.M. Tokoh pers yang juga salah satu pendiri PWI Lubuklinggau ini mempertanyakan sikap dilematis legislator asal Sumatera Selatan tersebut, yang dinilai lebih responsif terhadap isu viral ketimbang laporan resmi kejahatan kemanusiaan.
Menurut Ali, Komisi XIII DPR RI sangat responsif dan bergerak cepat saat ada isu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang viral di media sosial. Namun di sisi lain, mereka mendadak pasif ketika dihadapkan pada laporan resmi jaringan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok TKI ilegal. Padahal, kasus yang nyata-nyata menjerat warga Sumsel tersebut sudah mengendap lebih dari dua bulan di DPR RI.
“Sebagai wakil rakyat yang membawa amanah dari Sumatera Selatan, Prana Putra Sohe dinilai seharusnya paham ada tiga alasan fundamental mengapa penanganan sindikat TPPO di Sumsel jauh lebih mendesak untuk dikawal,” tegas Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Ali Akbar Saukani, Jumat (25/09/2026).
1. Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)
Isu Lapas viral umumnya berakar pada masalah tata kelola internal atau disiplin birokrasi. Sementara itu, TPPO adalah kejahatan kemanusiaan internasional yang terorganisir. Menyamakan urgensi keduanya merupakan kekeliruan besar dalam melihat skala prioritas penegakan hukum.
2. Ancaman Langsung Nyawa Warga Sumsel: Korban TPPO berkedok TKI ilegal menghadapi realitas mengerikan di luar negeri, mulai dari penyiksaan, perbudakan modern, hingga ancaman kehilangan nyawa. Kasus ini menyangkut keselamatan fisik konstituen yang diwakili langsung oleh Prana Putra Sohe.
3. Bahaya Pembiaran Sindikat: Ketika laporan resmi selama dua bulan di DPR RI didiamkan, jaringan mafia TPPO transnasional (Sumsel-Malaysia) akan terus bebas bergerak mencari korban baru dari masyarakat bawah di Sumatera Selatan.
Kajian Yuridis, Pelanggaran Hak Konstitusional dan Komitmen Internasional Ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum internasional, DPR RI khususnya legislator Dapil Sumsel I memiliki kewajiban konstitusional mutlak untuk memprioritaskan pemberantasan TPPO.
Secara yuridis, TPPO adalah bentuk perbudakan modern (modern slavery) yang melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hak untuk tidak diperbudak dikategorikan sebagai non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pembiaran terhadap laporan ini berarti membiarkan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang paling mendasar.
Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 juncto UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPR memang memiliki fungsi pengawasan. Namun, pengawasan Lapas viral hanya berfokus pada ranah hukum administratif. Sementara itu, pengawasan TPPO masuk ke dalam ranah penegakan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO untuk melindungi tumpah darah Indonesia.
Selain itu, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime atau Konvensi Palermo melalui UU No. 5 Tahun 2009. Secara hukum internasional, legislatif dituntut melakukan due diligence atau tindakan percepatan yang semestinya.
Menunda respons selama dua bulan dinilai melanggar spirit komitmen internasional tersebut.
Sebagai anggota DPR RI, Prana Putra Sohe memiliki legal standing yang kuat untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus guna menekan Kapolri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), dan Kementerian Luar Negeri demi membela kepentingan hukum (legal interest) warga di daerah pilihannya.
“Masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Dapil Sumsel I, tidak butuh pengawasan yang sifatnya kosmetik. Karena ini menyangkut keselamatan warga, kami mendesak keras Anggota DPR RI Prana Putra Sohe untuk segera menggunakan wewenangnya guna menekan aparat penegak hukum agar membongkar sindikat perdagangan orang ini sampai ke akar-akarnya tanpa tebang pilih,” tegas Ketua KJS, Ali Akbar Saukani.
(Reporter : Johan, SH, MH)
