
LUBUKLINGGAU,- rakyatsumsel.co.id – Kritik menohok kembali menghantam para Wakil Rakyat asal Sumatera Selatan di Senayan. pemuda Kota Lubuklinggau yang juga sebagai Koordinator Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Muhammad Juzamma Hendra, S.H., menyoroti adanya dugaan standar ganda dan ketimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi XIII DPR RI Dapil Sumsel I.
Ia menilai para legislator sangat responsif ketika ada isu Lapas Bogor yang viral, namun mendadak melempem saat dihadapkan pada laporan dugaan jaringan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok TKI ilegal di Sumsel, padahal TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Juzamma secara terbuka menyentil kinerja dua anggota DPR RI Dapil Sumsel I, yaitu Drs. H. S.N. Prana Putra Sohe, M.M. juga Hj. Kartika Sandra Desi, S.H., M.M. Ia mempertanyakan mengapa laporan mengenai kejahatan kemanusiaan seperti sindikat TPPO di Sumsel dan Nasional bahkan Internasional ke Malaysia yang sudah dua bulan lebih teregister di DPR RI tidak di desak oleh pihak DPR RI, khususnya Prana Putra Sohe yang mana telah mengetahui hal tersebut seolah diduga dikesampingkan dan luput dari pengawasan ketat.
“Kalau urusan Lapas Bogor yang viral kemarin cepat sekali direspons seolah-olah paling depan. Tapi giliran ada laporan mengenai jaringan sindikat TPPO dan TKI ilegal yang jelas-jelas kejahatan luar biasa dan mengancam warga Sumsel, kenapa penanganannya melempem? Ke mana fungsi pengawasan yang digembar-gemborkan itu?” kritik Pemuda Kota Lubuklinggau sekaligus Koordinator Kimunitas Jurnalis Silampari, Muhammad Jazumma Hendra, S.H, Jumat (25/9/2026).
Menurut Juzamma, pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI tidak boleh tebang pilih atau hanya sekadar mengejar panggung publikasi saat sebuah kasus meledak di media sosial. Komisi XIII memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan hukum dan hak asasi manusia, yang mencakup tata kelola pemasyarakatan sekaligus perlindungan warga negara dari gurita sindikat perdagangan orang.
“Publik berhak mengetahui apa tindak lanjut dari laporan-laporan sindikat TPPO ini. Ini isu kemanusiaan, tindak pidana luar biasa! Jangan sampai pengawasan hanya bersifat seremonial atau baru bergerak setelah jatuh korban dan masalahnya viral. Pengawasan itu harus bekerja aktif secara berkala untuk mencegah masalah menjadi besar,” tegas Jazumma Hendra, S.H.
Ia mendesak Prana Putra Sohe dan Kartika Sandra Desi untuk membuktikan komitmen nyata mereka kepada konstituen di Sumsel I. Juzamma meminta agar laporan dugaan sindikat TPPO ini diusut tuntas tanpa ada perlakuan istimewa kepada pihak mana pun, sekaligus memastikan tata kelola Lapas di wilayah Silampari tetap diawasi secara objektif.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil rakyat saat persoalan sudah ramai di publik. Kami membutuhkan kehadiran mereka untuk mengawasi dan menindaklanjuti laporan krusial seperti TPPO ini sebelum dampaknya semakin meluas dan merusak,” pungkas Juzamma Hendra, S.H. (Reporter: Johan, SH.MH)
