Dua bakal Calon Gubernur Sumsel di minta Masyarakat turun tangan guna Keamanan Provinsi Sumsel dan NKRI dari Gurita TPPO Internasional yang telah dilaporkan ke DPR RI,Klik rakyatsumsel.co.id/Pewarta: Halik Nasri, S.H

JAKARTA – rakyatsumsel.co.id- Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) skala Internasional di Sumatera Selatan resmi memasuki babak baru di tingkat pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dilaporkan telah resmi menerima dan meregister laporan pengaduan terkait sengkarut pusaran jaringan lintas negara tersebut. Bersamaan dengan itu, desakan lantang kembali disuarakan oleh kalangan pers daerah agar parlemen segera mengambil tindakan tegas.

Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Ali Akbar Saukani, menyatakan secara terbuka bahwa masuknya berkas laporan resmi di parlemen pusat menjadi bukti otentik adanya sumbatan penegakan hukum yang serius di tingkat daerah.

Dirinya menegaskan bahwa Kepala BP3MI Sumsel sudah sangat pantas dicopot dari jabatannya lantaran dinilai melakukan pembiaran dan bungkam seribu bahasa terhadap dugaan sindikat kejahatan internasional yang berada tepat di depan mata mereka.

Sorotan tajam ini mencuat karena sudah 3 bulan lamanya BP3MI Sumsel diduga telah mengeluarkan surat resmi tindak lanjut penanganan kasus TPPO tersebut, namun hingga hari ini belum ada eksekusi nyata di lapangan. Sikap pasif institusi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat gerombolan terduga kaki tangan sindikat TPPO Internasional tersebut saat ini secara nyata ada di Palembang dan posisinya disinyalir sudah diketahui secara benderang.

Investigasi mendalam mengungkap salah satu sosok sentral yang diduga kuat masuk dalam jaringan ini adalah seorang wanita berinisial R yang memegang kata kunci utama pembongkaran dugaan TPPO internasional. Wanita R diketahui mempunyai rumah di Musi Banyuasin (Muba) dan baru dua bulan pulang dari Malaysia. Pergerakannya terdeteksi kerap berpindah secara tentatif terkadang berada di Muba, dan saat ini dipastikan tengah berada di kediaman orang tuanya yang ada di Kota Palembang.

Tidak bergerak sendiri, keterlibatan jaringan ini diduga diperkuat oleh seorang wanita berinisial E (yang juga baru dua bulan pulang dari Malaysia) serta satu orang pria lainnya yang berstatus sebagai terduga kaki tangan sindikat lokal. Ketiga orang terlapor ini memegang seluruh informasi krusial dan menjadi kata kunci utama untuk membongkar total dugaan jaringan gurita TPPO internasional.

Namun, meski posisi para terduga pelaku ada di depan mata, pihak BP3MI Sumsel dinilai tetap tidak mau menindaklanjuti.

“Laporan kini sudah resmi teregister di DPR RI pusat. Surat resmi tindak lanjut diduga sudah dikeluarkan internal BP3MI Sumsel sendiri sejak tiga bulan lalu.

Para terduga pelaku, termasuk Wanita R yang merupakan kunci pembongkaran dugaan jaringan internasional ini, posisinya jelas ada di Palembang di depan mata mereka.

Tapi mengapa mereka tetap tidak mau menindaklanjuti? Sama halnya dengan garda terdepan pemberantasan TPPO di NKRI lainnya, terhadap para terduga jaringan rentetan ini mereka semua kompak bungkam seribu bahasa. Ini ada apa?” cecar Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Ali Akbar Saukani, dengan nada geram kepada awak media, Rabu (30/09/2026), didampingi Dewan Penasehat KJS ADVOKAT Johan MH.

Ali Akbar memperingatkan bahwa dugaan aksi bungkam dan pembiaran ini memiliki konsekuensi sanksi hukum yang sangat berat bagi pihak internal BP3MI Sumsel. Berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 87 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pejabat yang sengaja melakukan pembiaran atau terlibat dalam penempatan nonprosedural diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar.

Mengingat status mereka sebagai pejabat publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN), undang-undang mengamanatkan pemberatan hukum pidana tambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pokok, serta sanksi disiplin berat berupa pemecatan secara tidak hormat. Terlebih, jika dugaan pembiaran ini mengakibatkan eksploitasi terhadap korban, oknum aparat yang bungkam dapat dijerat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman kurungan hingga 15 tahun penjara.

Dengan resminya berkas laporan ini teregister di Jakarta, Komunitas Jurnalis Silampari mendesak komisi terkait di DPR RI untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), memanggil pihak-pihak terkait, dan mendorong pencopotan Kepala BP3MI Sumsel demi tegaknya supremasi hukum dan keselamatan warga Sumatera Selatan dari cengkeraman dugaan mafia perdagangan manusia.

Mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD Kota Lubuklinggau tersebut membeberkan informasi krusial mengenai perkembangan modus operandi jaringan ini. Berdasarkan data yang dihimpun, diduga kuat bahwa aktor utama penggerak sindikat pada tahun 2024 adalah oknum agen berinisial EN. Yang mana para terduga jaringan tppo terlapor terlibat. Para terduga jaringan tppo dua Wanita satu pria Paspornya diduga asal Imigrasi Kediri. Dan tahun 2024 banyak korban dugaan TPPO yang diduga diperintahkan membuat paspor modus Pariwisata ke Malaysia. Dan Lokus utamanya pada 2024 di diduga di Kediri.

Memasuki tahun 2025, jaringan mafia perdagangan orang ini disinyalir melakukan pergeseran wilayah operasi (lokus) ke wilayah Tangerang. Parahnya, paspor para korban baru dari kelompok ini diduga kuat diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang. Di antara barisan korban kekejaman kelompok sindikat ini, salah satunya terdeteksi merupakan warga asal Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Dugaan lokus utama di Ruko dua lantai serta rumah besar kuning diduga di Tanggerang. Semua bukti bukti lengkap telah diserahkan keberbagai piha garda terdepan pemberantasan TPPO di NKRI maupun hingga KBRI Kualalumpur karena Mereka juga para terduga mempunyai basis utama di Malaysia.

“Mana bukti tindak lanjut mereka? Kenapa bungkam terus. Itu sudah masuk dugaan pembiaran TPPO,” cecar Ali yang juga merupakan salah satu pendiri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lubuklinggau dan Pengurus PWI Kabupaten Musi Rawas dengan nada geram.

Terduga M dan Terduga AS: Seorang pria berinisial M yang terekam di dalam video siaran langsung (live) TikTok dan diduga bertindak sebagai penadah PMI ilegal di Malaysia. Dalam rekaman video transaksi TPPO tersebut, terlihat pula kehadiran seorang terduga wanita berinisial AS, di mana paspor keduanya diduga kuat diterbitkan oleh Imigrasi Kediri.

Baru-baru ini, didapati pengakuan bukti bahwa terduga wanita AS diduga diperintahkan oleh jaringan terduga M untuk membawa pulang sejumlah korban dugaan TPPO melintasi jalur laut ilegal.

Lebih mengejutkan, Ali Akbar Saukani mengungkapkan bahwa penyelundupan jalur laut tersebut melibatkan seorang terduga penyelundup atau tekong laut berinisial pria R. Bukti kuat berupa rekaman suara (audio) pengakuan dari terduga R melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa dirinya adalah tekong yang berkolaborasi dalam jaringan ini. Terduga R juga mengakui memiliki tempat penampungan khusus di wilayah Indonesia dan Malaysia sebelum menyelundupkan para korban TPPO.

Tidak hanya rekaman suara, foto wajah terduga R beserta kru kapal lautnya kini telah dikantongi setelah Ali Akbar Saukani melabrak langsung hingga melakukan panggilan video (video call) dengan terduga R.(Reporter: Halik Nasri, S.H)