klik : rakyatsumsel.co.id/Reporter: Halik Nasri, S.H

LUBUKLINGGAU, rakyatsumsel.co.id-Komunitas Jurnalis Silampari (KJS) bersama Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Ir. Yulian Effendi, M.H., menjadwalkan agenda silaturahmi sekaligus audiensi non-formal untuk memperkuat hubungan kemitraan profesional.

Langkah strategis ini diinisiasi langsung oleh Ketua KJS, Ali Akbar Saukani. Sosok yang dikenal luas sebagai aktivis, salah satu pendiri PWI Lubuklinggau, serta Mantan Caleg Kota Lubuklinggau 2024 ini, belakangan tengah gencar menjadi sorotan publik karena keberaniannya membongkar dugaan jaringan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) skala regional Sumsel, nasional, hingga internasional.

Tidak main-main dalam pergerakannya, Ali Akbar diketahui telah resmi melaporkan sejumlah instansi garda terdepan ke Ombudsman RI, di antaranya terduga BP3MI Sumsel, Imigrasi Kediri, Imigrasi Tangerang, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan TPPO baik di dalam maupun luar negeri. Langkah hukum ini terpaksa ditempuh lantaran instansi-instansi garda terdepan tersebut diduga bungkam seribu bahasa setelah menerima laporan resmi dan enggan memberikan keterbukaan informasi. Saat ini, laporan tersebut telah memasuki tahap proses tindak lanjut oleh Ombudsman RI. Selain itu, Ali Akbar juga telah melayangkan laporan resmi ke DPR RI yang kini sudah mengantongi nomor registrasi dan tengah berada dalam proses antrean tindak lanjut.

Di tengah kesibukan mengawal kasus besar tersebut, Ali Akbar Saukani menerangkan bahwa ruang dialog dengan legislatif daerah tetap krusial dan sengaja dirancang secara santai guna menyamakan persepsi terkait kontribusi media dalam mengawal kebijakan publik.

“Kami ingin membuka ruang diskusi santai sekaligus mendengar langsung pandangan Ketua DPRD mengenai sinergi strategis antara insan pers dan jalannya roda pembangunan di Kota Lubuklinggau. Selain itu, kami juga ingin menekankan betapa krusialnya peran aktif para pejabat tinggi, mulai dari Ketua DPRD, kepala daerah, hingga jajaran tingkat atas di pusat.

Sudah menjadi kewajiban dan tugas mutlak bagi setiap pejabat abdi negara untuk turun tangan langsung memerangi TPPO di NKRI. Komitmen nyata dari pemangku kebijakan ini sangat diperlukan sebagai kekuatan utama untuk memutus mata rantai jaringan kejahatan tersebut,” ujar Ali Akbar Saukani pada hari Selasa (29/9/2026).

Merespons inisiatif profesional tersebut, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau menyambut positif rencana tatap muka ini dan langsung memastikan waktu pertemuan pada pekan depan.

“Tentu kami menyambut baik rencana diskusi ini. Silaturahmi dijadwalkan pada hari Senin minggu depan nanti agar kita bisa ngobrol santai mengenai kemajuan daerah,” kata Ir. Yulian Effendi, M.H. pada Selasa (29/9/2026).

Kepastian pertemuan yang akan berlangsung di Kantor DPRD Kota Lubuklinggau tersebut juga telah dimasukkan ke dalam agenda kerja resmi kesekretariatan oleh Kabag Taufik Hidayat agar koordinasi berjalan matang. (Reporter: Halik Nasri, S.H)