
Jatim – rakyatsumsel.co.id-Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri kini berada di bawah tekanan besar terkait komitmen dan akuntabilitasnya dalam memberantas jaringan mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Kasus dugaan kelalaian dokumen paspor yang melibatkan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini dilaporkan telah memasuki tahap akhir penanganan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Ali Akbar Saukani, yang mengawal laporan ini meminta secara tegas agar Ombudsman RI Jawa Timur segera menyerahkan pihak Kantor Imigrasi Kediri ke Aparat Penegak Hukum (APH) atau Kepolisian RI jika terbukti ada pelanggaran aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desakan ini muncul menyusul dugaan bahwa pihak Imigrasi Kediri telah membungkam dan mengabaikan laporan resmi yang diajukan oleh Ali selama hampir satu tahun lamanya.
“Kami meminta Ombudsman RI Jawa Timur bertindak tegas pada tahap akhir ini. Jika Imigrasi Kediri tidak menindaklanjuti kasus sesuai aturan hukum yang berlaku di NKRI, maka Ombudsman RI wajib mendorong masalah ini langsung ke Kepolisian. TPPO adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), tidak boleh ada pembiaran,” ujar Ali Akbar Saukani secara lantang, Senin (28/9/2026).
Mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD Kota Lubuklinggau tersebut membeberkan informasi krusial mengenai perkembangan modus operandi jaringan ini. Berdasarkan data yang dihimpun, diduga kuat bahwa aktor utama penggerak sindikat pada tahun 2024 adalah oknum agen berinisial EN. Yang mana para terduga kaki tangan TPPO paspor wanita AS keluaran Imigrasi Kediri, juga terduga kaki tangan wanita RM diduga kuat paspor nya keluaran Imigrasi kediri termasuk terduga pria M diduga paspornya keluaran Imigrasi kediri. Diduga belasan wanita pada saat itu terduga korban TPPO keluaran paspor Imigrasi Kediri pula yang mana pada 2024 diduga lokus utamanya di Kediri.
Memasuki tahun 2025, jaringan mafia perdagangan orang ini disinyalir melakukan pergeseran wilayah operasi (lokus) ke wilayah Tangerang. Parahnya, paspor para korban baru dari kelompok ini diduga kuat diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang. Di antara barisan korban kekejaman kelompok sindikat ini, salah satunya terdeteksi merupakan warga asal Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.
“Mana bukti tindak lanjut mereka? Kenapa bungkam bertahun-tahun ini? Itu sudah masuk dugaan pembiaran TPPO,” cecar Ali yang juga merupakan salah satu pendiri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lubuklinggau dan Pengurus PWI Kabupaten Musi Rawas dengan nada geram.
Secara khusus, Ali Akbar Saukani menantang keberanian Imigrasi Kediri untuk melakukan kroscek data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Ia menegaskan bahwa sistem keimigrasian saat ini sudah terintegrasi, di mana pengisian NIK KTP pada sistem seperti M-Paspor atau SIMKIM akan langsung mendeteksi riwayat permohonan paspor seseorang secara digital. Melalui pelacakan NIK KTP ini, pihak Imigrasi dipastikan dapat membongkar riwayat serta mengetahui secara pasti di Kantor Imigrasi mana paspor para terduga itu diterbitkan. Ali menuntut pencocokan identitas para terduga kaki tangan sindikat lama yang diyakini mengantongi dokumen paspor asal Kediri:
Terduga M dan Terduga AS: Seorang pria berinisial M yang terekam di dalam video siaran langsung (live) TikTok dan diduga bertindak sebagai penadah PMI ilegal di Malaysia. Dalam rekaman video transaksi TPPO tersebut, terlihat pula kehadiran seorang terduga wanita berinisial AS, di mana paspor keduanya diduga kuat diterbitkan oleh Imigrasi Kediri.
Baru-baru ini, didapati pengakuan bukti bahwa terduga wanita AS diduga diperintahkan oleh jaringan terduga M untuk membawa pulang sejumlah korban dugaan TPPO melintasi jalur laut ilegal.
Terduga RM: Mendesak pemeriksaan NIK KTP untuk membuktikan indikasi kuat bahwa paspor pelaku merupakan keluaran Imigrasi Kediri.
Lebih mengejutkan, Ali Akbar Saukani mengungkapkan bahwa penyelundupan jalur laut tersebut melibatkan seorang terduga penyelundup atau tekong laut berinisial R. Bukti kuat berupa rekaman suara (audio) pengakuan dari terduga R melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa dirinya adalah tekong yang berkolaborasi dalam jaringan ini. Terduga R juga mengakui memiliki tempat penampungan khusus di wilayah Indonesia dan Malaysia sebelum menyelundupkan para korban TPPO.
Tidak hanya rekaman suara, foto wajah terduga R beserta kru kapal lautnya kini telah dikantongi setelah Ali Akbar Saukani melabrak langsung hingga melakukan panggilan video (video call) dengan terduga R yang mana kru kru-nya memunculkan diri hingga mereka sempat melontarkan perkataan meremehkan para pejabat NKRI dengan perkataan tak berani menangkap jaringan internasional mereka, bahkan menantang dengan memberikan share lokasi penampungan yang mereka miliki di Malaysia untuk ditangkap Pejabat NKRI .
“Nah, apakah berani Imigrasi Kediri membongkar data NIK KTP mereka? Sistem digital keimigrasian sekarang bisa mendeteksi rekam jejak itu dengan akurat. Rekaman live TikTok dan bukti video call dengan tekong R ini sudah jadi bukti terang benderang adanya transaksi kejahatan. Kami menantang nyali mereka,” tegas Ali, Senin, 28/09/2026.
Ia memaparkan langkah operasional serta sanksi hukum berat yang mengintai pihak aparatur sipil publik jika terbukti lalai berdasarkan aturan hukum NKRI:
Pelacakan Data dan Intelijen Keimigrasian: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Kediri wajib melacak data permohonan paspor pelaku untuk mendeteksi manipulasi dokumen atau keterlibatan oknum internal.
Pencekalan dan Pembatalan Paspor: Memasukkan nama pelaku ke dalam daftar pencegahan (cegah-tangkal) serta mencabut paspor agar pelaku tidak bisa lagi melintasi batas negara.
Sanksi Penyalahgunaan Paspor: Pelanggaran dokumen paspor untuk TKI ilegal diancam sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta.
Pidana Pembiaran (Pasal 133 UU Keimigrasian): Pejabat imigrasi yang sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana keimigrasian terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.
Sanksi Tambahan UU TPPO (Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007): Jika ada oknum yang menjadi pelindung (backing) sindikat, ancaman pidana ditambah sepertiga dari pidana pokok, dengan hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara.
Sanksi Pemecatan ASN (PP No. 94 Tahun 2021): Kelalaian terhadap pengaduan kasus berat dapat membuat pejabat publik dijatuhi hukuman berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan secara tidak hormat.
Ali menambahkan, langkah kolaboratif wajib digerakkan oleh Imigrasi melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi, optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), serta koordinasi aktif bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan KBRI di negara tujuan untuk memulangkan para korban.
“Mengingat TPPO adalah kasus kemanusiaan yang sangat keji dan jaringannya kini melebar hingga ke Tangerang dengan banyak memakan korban TPPO diantaranya dari Musi Rawas Utara, kami mendesak Ombudsman RI Jatim untuk tidak ragu melimpahkan kasus ini ke Satreskrim Polres setempat atau Polda Jawa Timur jika dalam waktu dekat aturan penegakan NKRI ini tidak diindahkan oleh internal Imigrasi Kediri,” tutup Ali Akbar Saukani. (Reporter: Johan, MH)
