
MUSI RAWAS, rakyatsumsel.co.id – Gelombang desakan dari Komunitas Jurnalis Silampari (KJS) agar Bupati Musi Rawas segera menyelamatkan marwah daerah dengan mencopot Kepala Bappeda, Ichsanuddin, kini memasuki babak analisis hukum yang krusial. Ketua KJS secara tegas mengingatkan bahwa Bupati diduga kuat dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika memilih abai dan tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk mencopot jabatan bawahannya yang bermasalah.
Dijabarkan Aktivis, Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Salah satu Pendiri PWI Lubuklinggau, Pengurus PWI Musi Rawas Ali Akbar Saukani, di dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), sikap diam atau keengganan pejabat publik untuk menerbitkan keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang dikategorikan sebagai Keputusan atau Tindakan Fiktif Negatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Jika Bupati tetap mengabaikan desakan tersebut, perkara ini sah digugat ke PTUN atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (PMHP).
Kontroversi ini sendiri mencuat pasca aksi unjuk rasa yang digelar oleh belasan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Musi Rawas. Dalam aksi demo tersebut, massa menuntut transparansi penuh terkait pengelolaan anggaran daerah tahun 2024–2026. Namun, aksi unjuk rasa ini justru direspons defensif oleh Kepala Bappeda Musi Rawas, Ichsanuddin, melalui pernyataannya di media massa (Linggau Pos Online) pada Kamis, 01 Oktober 2026 lalu yang menyebut dicopot pun alhamdulillah karena merasa tidak tenang dan terbebani secara moral-psikologis dalam mengemban jabatannya.
Merespons polemik pasca demo tersebut, Ketua Komunitas Jurnalis Silampari sekaligus salah satu Pendiri PWI Lubuklinggau, Ali Akbar Saukani, mendesak Bupati untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa penundaan.
Dalam Hukum Administrasi Negara, seorang pejabat publik wajib memenuhi unsur kelayakan bertindak (ability to act), baik secara kompetensi, fisik, maupun psikologis. Ketika Kepala Bappeda menyatakan dirinya tidak tenang dan terbebani setelah didemo, maka demi hukum, yang bersangkutan telah menyatakan dirinya sendiri tidak lagi cakap secara moral dan psikologis (unfit). Secara hukum administrasi, Bupati wajib mencopotnya sekarang juga demi menghindari malafungsi jabatan strategis, tegas Ali Akbar Saukani kepada awak media.
Ketua KJS, Ali membeberkan tiga landasan hukum utama mengapa pencopotan ini bersifat mutlak bagi Bupati pasca aksi unjuk rasa tersebut:
1. Gugurnya Asas Efektivitas Pelayanan Publik: Membiarkan Bappeda sebagai jantung perencanaan daerah dipimpin oleh pejabat yang mengaku tidak tenang secara mental akibat tekanan publik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bupati wajib mengabulkan keinginan mundur tersebut lewat pencopotan resmi demi pelayanan publik.
2. Dalih Spiritual Bukan Alasan Pembenar (Rechtvaardigingsgrond): Narasi pasrah agama atau ucapan alhamdulillah tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari akuntabilitas. Tuntutan belasan pemuda terkait transparansi anggaran adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan wajib dijawab dengan data konkret, bukan dengan sikap pasrah.
3. Pelanggaran Terhadap UU ASN Baru: Sikap mengeluh dan menyatakan kepasrahan secara terbuka di media publik diduga kuat melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dinilai tidak profesional dan gagal menjaga citra, wibawa, serta integritas marwah negara dalam menghadapi dinamika akuntabilitas publik.
“Jika Bupati Musi Rawas tidak mengambil tindakan konkret dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan setelah menerima surat keberatan resmi dari masyarakat sipil, kelompok masyarakat memiliki hak penuh untuk mendaftarkan gugatan sengketa tindakan pemerintahan ke PTUN demi menguji keabsahan sikap diam sang Bupati, bahkan ke Ombudsman RI,” tegas Aktivis, Ketua Komunitas Jurnalis Silampari, Salah satu Pendiri PWI Lubuklinggau, Pengurus PWI Musi Rawas, Ali Akbar Saukani, Minggu, 04/10/2026.
Reporter: Johan Edi Nepri, MH
