
Musi Rawas – rakyatsumsel.co.id-Tema mengenai penyelamatan marwah dan martabat tata kelola pemerintahan kini mencuat menjadi isu utama di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menyusul pernyataan kontroversial Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas, Ichsanuddin, yang mengaku pasrah dan menyebut “dicopot pun alhamdulillah” karena hatinya diduga tidak tenang mengemban amanah. Isu kontroversial yang dipicu oleh aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Pro Rakyat 11 (GPPR 11) tersebut dinilai secara radikal telah mengganggu marwah dan wibawa birokrasi daerah.
Menyikapi tema krusial ini, Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Ali Akbar Saukani, membedah secara radikal sikap sang pejabat dari sudut pandang kedinasan publik pada Sabtu (03/10/2026). Ali menegaskan bahwa berdasarkan instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN), Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, secara regulasi wajib dan tidak lagi memiliki alasan hukum untuk mempertahankan Ichsanuddin di jabatannya demi menyelamatkan marwah daerah.
“Dalam Hukum Administrasi Negara, seorang pejabat publik wajib memenuhi unsur kelayakan bertindak (ability to act), baik secara kompetensi, fisik, maupun psikologis. Ketika Kepala Bappeda menyatakan secara terbuka di media massa bahwa dirinya tidak tenang dan terbebani, maka demi hukum, yang bersangkutan telah menyatakan dirinya sendiri tidak lagi cakap secara moral dan psikologis (unfit).
Secara hukum administrasi, Bupati wajib mencopotnya sekarang juga demi menghindari malafungsi jabatan strategis!” tegas Ali Akbar Saukani secara berapi-api kepada awak media.
Sosok Ali Akbar Saukani, yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lubuklinggau sekaligus Pengurus PWI Musi Rawas, memaparkan tiga landasan hukum utama yang memperkuat tema desakan pencopotan ini sebagai kewajiban mutlak Bupati:
1. Gugurnya Asas Efektivitas Pelayanan Publik
Bappeda merupakan jantung perencanaan daerah. Membiarkan instansi vital ini dipimpin oleh pejabat yang mengaku mentalnya tidak tenang dan terbebani moral-psikologis adalah pelanggaran nyata terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Demi menyelamatkan pelayanan publik and marwah pemerintahan daerah, Bupati wajib mengabulkan keinginan sang pejabat untuk mundur lewat mekanisme pencopotan resmi.
2. Dalih Spiritual Bukan Alasan Pembenar (Rechtvaardigingsgrond)
Dalam tata hukum administrasi, dalih spiritual ataupun ucapan alhamdulillah tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menutupi dokumen publik. Ali menegaskan bahwa tuntutan massa terkait transparansi anggaran 2024–2026 adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan wajib dijawab dengan data konkret, bukan dengan sikap pasrah yang berlindung di balik narasi agama.
3. Pelanggaran Terhadap UU ASN Baru
Tindakan mengeluh dan menyatakan kepasrahan secara terbuka di media publik diduga kuat melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pejabat publik memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga citra, wibawa, serta integritas marwah negara. Sikap defensif yang menggunakan tameng kesadaran akhirat dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan berat dalam menghadapi akuntabilitas publik.
“Kita menghormati kesadaran spiritual individu yang bersangkutan. Namun, dalam hukum tata negara, pertanggungjawaban di dunia terhadap APBD dan rakyat Musi Rawas adalah hukum positif yang wajib tuntas! Bersyukur atas desakan pencopotan itu hak pribadinya, tetapi kewajiban Bupati secara hukum administrasi adalah segera mengeksekusi pencopotan tersebut agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang efektif,” pungkas tokoh pers senior Bumi Silampari tersebut, Sabtu, (03/09/2026)
Kini, kajian hukum administrasi negara yang dilemparkan oleh KJS menggelinding menjadi bola salju panas di lingkungan Pemkab Musi Rawas. Sejumlah praktisi hukum dan elemen jurnalis mendesak Inspektorat Daerah untuk bergerak cepat mengeluarkan rekomendasi pemberhentian resmi. Langkah tegas ini dinilai mendesak untuk menyelamatkan marwah tata kelola pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dari preseden buruk kedepannya.
(Reporter: Johan Edi Nepri, MH)
