Bupati Kabupaten Musi Rawas dua periode Hj Ratna Machmud. Klik rakyatsumsel.co.id/Reporter: Muhammad Juzamma Hendra S.H

MUSI RAWAS, rakyatsumsel.co.id – Pernyataan kontroversial Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas, Ichsanuddin, yang mengaku dicopot pun alhamdulillah karena hatinya diduga tidak tenang mengemban amanah, kini dibedah dan dikuliti secara radikal dari sudut pandang kedinasan publik.

Ketua Komunitas Jurnalis Silampari (KJS), Ali Akbar Saukani, membongkar secara tuntas kasus ini menggunakan instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN) pada Sabtu (03/10/2026). Sosok Ali Akbar Saukani, yang juga tercatat sebagai salah satu pendiri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lubuklinggau sekaligus Pengurus PWI Musi Rawas, menegaskan bahwa berdasarkan asas-asas hukum publik, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, secara regulasi wajib dan tidak memiliki alasan hukum untuk mempertahankan pejabat yang bersangkutan.

Ali Akbar Saukani menyoroti sikap pasrah sang kepala badan yang dirilis oleh media online Linggau Pos Online setelah adanya aksi unjuk rasa dari Gerakan Pemuda Pro Rakyat 11 (GPPR 11). Menurutnya, pengakuan seorang kepala dinas secara sadar di media massa bahwa dirinya merasa tidak tenang dan diduga terbebani secara moral-psikologis, secara otomatis menggugurkan salah satu syarat materiil sahnya suatu pemangku jabatan dalam Hukum Administrasi Negara.

“Dalam Hukum Administrasi Negara, seorang pejabat publik wajib memenuhi unsur kelayakan bertindak (ability to act), baik secara kompetensi, fisik, maupun psikologis. Ketika Kepala Bappeda menyatakan secara terbuka di media online bahwa ‘dicopot pun alhamdulillah’ karena jabatannya diduga membuat hati tidak tenang dan menjadi beban dunia akhirat, maka demi hukum, yang bersangkutan telah menyatakan dirinya sendiri tidak lagi cakap secara moral dan psikologis (unfit). Secara hukum administrasi, Bupati wajib mencopotnya sekarang juga demi menghindari malafungsi jabatan strategis!” tegas Ali Akbar Saukani secara berapi-api kepada awak media, Sabtu (03/09/2026)

Lebih lanjut, tokoh pers senior Bumi Silampari ini menguraikan tiga landasan hukum mengapa pencopotan ini menjadi sebuah kewajiban mutlak bagi Bupati Hj. Ratna Machmud, bukan lagi sekadar pilihan politis:

1. Gugurnya Asas Efektivitas Pelayanan Publik (Wajib Dicopot): Bappeda adalah jantung perencanaan daerah. Membiarkan sebuah instansi vital dipimpin oleh pejabat yang secara terbuka di media online mengakui mentalnya diduga tidak tenang mengemban amanah adalah pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bupati harus mengabulkan hak sang pejabat untuk mundur melalui mekanisme pencopotan resmi.

2. Ayat Suci Bukan Alasan Pembenar (Rechtvaardigingsgrond): Di dalam tata hukum administrasi, dalih spiritual, ucapan alhamdulillah, atau kutipan ayat suci di media online tidak bisa dijadikan alasan pembenar atas dugaan ketertutupan dokumen publik. Tuntutan mengenai transparansi anggaran 2024–2026 adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan wajib dijawab dengan data konkrit.

3. Pelanggaran Terhadap UU ASN Baru: Tindakan mengeluh dan pasrah yang dipublikasikan secara luas diduga melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait kewajiban menjaga citra, wibawa, dan integritas negara. Sikap defensif yang menggunakan tameng agama dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan berat dalam menghadapi akuntabilitas publik.

“Kita menghormati kesadaran spiritual individu yang bersangkutan mengenai akhirat. Namun, dalam hukum tata negara, pertanggungjawaban dunia terhadap APBD dan rakyat Musi Rawas adalah hukum positif yang wajib tuntas! Bersyukur atas desakan pencopotan itu hak dia, tetapi kewajiban Bupati secara hukum administrasi adalah segera mengeksekusi pencopotan tersebut agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang efektif,” pungkas pengurus PWI Musi Rawas tersebut secara menohok.

Hingga berita ini diterbitkan, kajian hukum administrasi negara yang dilemparkan oleh pendiri PWI Lubuklinggau melalui kelembagaan KJS ini langsung menjadi bola salju panas. Sejumlah praktisi hukum dan elemen jurnalis kini mendesak Inspektorat Daerah untuk segera mengeluarkan rekomendasi pemberhentian demi menyelamatkan marwah tata kelola pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. (Muhammad Juzamma Hendra, S.H)